Pemkab Dinilai Diskrimintaifkan Madrasah

Mulyawan S Nugraha

SUKABUMI - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi dinilai masih cenderung diskriminatif terhadap madrasah terutama dikalangan level bawah. Sebab, sampai saat ini perhatian pemerintah belum dirasakan secara maksimal. Hal tersebut diungkapkan pengawas Madrasah Aliyah Kabupaten Sukabumi,  Mulyawan S. Nugraha kepada Radar Sukabumi, Senin (29/12). 

Rencana Pemkab Sukabumi akan lebih memperioritaskan madrasah terutama dalam hal anggaran, menurutnya pada hakikatnya pembiayaan pembangunan termasuk didalamnya komponen pendidikan adalah kewajiban negara. Negara dengan pemerintahannya wajib menjamin warganya untuk mendapatkan pendidikan yg baik sesuai amanat UUD 1945. 

 "Pembagian tugas dan kewenangan dalam hal pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, diserahkan kepada kementerian terkait (pusat) dan juga Pemda. Selama ini Pendidikan merupakan bagian yg termasuk diotonomikan," ujarnya. 

Akan tetapi lanjut Mulyawan, terkait masalah bantuan APBD kepada madrasah, pasti harus melalui mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Dalam Surat edaran mendagri No 903/5361/SJ tanggl 28 Desember 2012 tentang bantuan APBD kepada madrasah, tidak ada satu katapun berkaitan dengan pelarangan. Adapun Permendagri No 39 tahun 2012 yg merupakan revisi Permendagri 32 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial dari APBD lebih menegaskan bahwa Pemda dapat mendanai kegiatan Proses belajar Mengajar pada sekolah yang dikelola oleh masyarakat. 

"Nah ini termasuk sekolah yang berbasis keagamaan seperti Madrasah Ibtidaiyyah (setingkat SD), Madrasah Tsanawiyah (tingkat SMP) dan Madrasah Aliyyah (Tingkat SMA).Perlu adanya perhatian yang sama seperti sekolah umum," terangnya. 

Jadi menurutnya, jika Pemda ingin memberikan perhatian dengan mensuport dari sisi anggaran yang ada di APBD utk Madrasah, maka hal itu sebenarnya menjalankan konstitusi negara tentang kewajiban pemerintah mendanai pembangunan pendidikan. Hal ini tentu satu langkah maju. 

"Tinggal bagaimana Mindset dari anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya untuk sama-sama peduli dan mengawal bersama APBD untuk madrasah termasuk Kemenag," tambahnya. 

Tidak ada lagi persepsi yg miring dari para elit birokrasi, ketika ada kebijakan publik yang berpihak pada pendidikan agama dan keagamaan. Warga RA dan Madrasah di Kabupaten Sukabumi juga mereka membayar pajak. Sangat logis jika pajak yg dikelola, juga didistribusikan kepada warga RA dan Madrasah.

"Salah satu solusiya banyaknya Perusahaan juga dapat dikelola dengan baik seperti CSR nya, untuk madrasah. Agar tidak selalu membebani SPBD," pungkasnya. (lan)

Sumber: Radar Sukabumi

Baca Selengkapnya

Dongkrak Keterampilan Masyarakat, LPPNU Gandeng KPDT

CIBADAK - Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Kabupaten Sukabumi bersama Kementrian Pembangunan Daerah Teritinggal (KPDT) kembangkan sumberdaya hayati melalui diversifikasi pangan lokal kacang kedelai di Gedung Laboratorium SMKN 1 Cibadak, kemarin. Tujuannya untuk meningkatkan keterampilan kelompok masyarakat dalam pengelohan berbahan dasar kedelai untuk dapat diolah menjadi beberapa komoditas produk makanan yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat pada umumnya.

Menurut Ketua LPPNU Kabupaten Sukabumi Very Verdiansyah, dalam kegiatan praktek usai diklat itu. Kelompok diajarkan cara membuat tahu terlebih dahulu, lalu dikembangkan kembali dalam beberapa produk lainnya. Seperti, fithza, ice cream. Sosis, toufu tarlet dan cup cakem. "Beberapa produk tersebut semuanya berbahan dasar dari kedelai," ujarnya kepada Radar Sukabumi.

Praktek diselenggarakan di SMKN 1 parakansalak. Sebab, peralatan dan tim ahli sangat mendukung. Serta adanya kemitraan antara lembaga dengan kelompok masyarakat di bawah binaan kelompok LPPNU yang diikuti oleh tiga kelompok dari tiga kecamatan, yang pertama dari kelompok Usha Tani Nusantara Kecamatan Kabandungan, kedua kelompok Usaha Tani Nusantara Kecamatan Kalapanunggal dan Kelompok Bumi Rezeqi Sukatani Parakansalak. "Para peserta dan pelajar ini bisa sharing tentang berbagai produk yang bisa diolah. Apalagi didukung dengan peralatan yang kumplit," imbuhnya.

Pasca bintek ini lanjut Very, diharapkan bisa dikembangkan oleh kelompok masyarakat di masing-masing wilayahnya dengan diwadahi oleh koperasi kedelai nusantara yang dibimbing terus oleh LPPNU. Kedepannya kelompok ini memprodak dan dijual ke jejering LPPNU sendiri. Sehingga disitu terbentuk jejaring kera, mulai dari produksi, distribudi dan konsumen. "Dengan seperti ini tentu akan mennciptakan ruang usaha yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri. Pada intinya akan terbangun kemandirian dan kedaulatan pangan dibasisi masyarakat atau greslut," tambahnya.

Point inilah akan tercipta nilai tambah masyaraakat dari satu UMR menjadi dua UMR. Sehingga tercipta keluarga tani Nahdiyin yang sejahtera dan mandiri. Dengan mengajak mereka lebih kreatif dalam pemanfaatan sumberdaya hayati melalui diversifikasi pangan lokal. Dalam hal ini pihaknya memilih kacang kedelai untuk menjadikan bahan dasar dalam pembuatan berbagai produk makanan. "Dengan adanya pelatihan bagi para peserta ini diharaapkan mereka mampu meningkatkan kapasitas sumberdaya kelompok masyarakat dalam aspek keterampilannya termasuk mengembangkan karakter kewirausahaannya," pungkasnya. (lan)

Sumber: Radar Sukabumi

Baca Selengkapnya